Senin, 04 Maret 2013

Liputan

PEMBUKAAN DIKLAT KEPAMONGPRAJAAN
BAGI PEJABAT ESELON III DAN IV LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013

DIKJARTIH NTT. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam perencanaan karier, kapasitas kepemimpinan, kreativitas dan inovasi dalam birokrasi. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Provinsi NTT menyelenggarakan Diklat Kepamongprajaan bagi Pejabat Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Senin (4/3/2013). Diklat dibuka secara resmi oleh Kepala BP4D Provinsi NTT Bapak Drs. Welhelmus Lenggu, MM yang ditandai dengan pengalungan tanda peserta. Hadir dalam acara pembukaan Para Pejabat Struktural dan Widyaiswara Lingkup BP4D Provinsi NTT.


Kepala Bidang Manajemen Pemerintah BP4D Provinsi NTT selaku Panitia Penyelenggara dalam laporannya menyampaikan bahwa Diklat Kepamongprajaan ini merupakan salah satu pendekatan yang dapat diwujudkan sebagai bagian integral dari serangkaian upaya peningkatan kapasitas aparatur baik dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka menghadapi tantangan dalam tugas pelayanan di bidang masing-masing. Target penerta Diklat sebanyak 40 orang dengan Nara Sumber terdiri dari pakar, akademisi, dan praktisi yang menguasai bidang ilmu yang berkaitan erat dengan diklat ini. Selanjutnya dilaporkan, Diklat ini akan berlangsung mulai tanggal 4 sampai dengan 9 Maret 2013 bertempat di Kampus BP4D Provinsi NTT.
Kepala BP4D Provinsi NTT dalam sambutannya mengatakan makna kepamongprajaan harus disadari oleh seluruh aparatur yang mengabdi di lingkungan pemerintahan untuk : pertama; mengetahui apa yang menjadi tujuan birolrasi. Kedua; mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Ketiga; mampu mengenal masalah dan mengidentifikasi setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Keempat; mampu memobilisir dan mendayagunakan sumber daya lokal demi menjawabi persoalan yang ada. Kelima;  mampu untuk membuka diri dan berani mengambil keputusan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Keenam; mampu membangkitkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan secara terpadu. Dengan demikian, unsur-unsur ini akan mencerminkan kualitas organisasi birokrasi yang sesuai dengan slogan : “abdi negara” dan “abdi masyarakat”.
Selanjutnya ditegaskan bahwa dewasa ini kita diperhadapkan pada  penyelenggaraan pelayanan publik dengan sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, masyarakat mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan  memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat? inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Selanjutnya dikatakan, sebagai ujung tombak kepemimpinan dalam pemerintahan, perlu memberikan kinerja nyata dengan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Dengan mengikuti diklat ini diharapkan mampu menyerap materi diklat untuk mengembangkan potensi diri, menambah wawasan serta mengubah pola pikir, sehingga menjadi pamongpraja yang mengabdi dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas.
Diakhir sambutanya Kepala BP4D Provinsi NTT mengharapkan bahwa apa yang akan diperoleh dari para instruktur dan pengajar pusat, memberikan manfaat bagi pembangunan di unit kerja, tempat pengabdian khususnya dan NTT umumnya; dan tentunya harus diiringi dengan sikap mental, moralitas, kejujuran dan tanggung jawab serta rela berkorban.  
(Peliput: Ondy Siagian)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar